Iklan Politik dan Kegagalan Partai Politik

Ketika masa pemilihan umum dimulai kita akan melihat banyak sekali iklan politik dimana-mana. Iklan politik tersebut bertujuan untuk “menjual” partai politik kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengenal dan tertarik terhadap partai politik tersebut. Iklan politik ini mengeluarkan biaya yang sangat besar, namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang memilih golput (golongan putih), dimana masyarakat tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu.

Berdasarkan data yang diperoleh, selama masa pemilihan umum tahun 2009, jumlah golput dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden adalah sebesar 42.212.158 suara. Padahal jumlah perolehan suara Partai Demokrat sendiri sebesar 21.703.137 suara. Dapat dilihat jumlah masyarakat pemilih golput bahkan lebih besar daripada pemenangnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa iklan politik belum seefektif seperti yang diperkirakan, padahal biaya yang dikeluarkan sangatlah besar. Biaya iklan pemilihan umum tahun 2009 mencapai Rp. 2.154 triliun, meningkat sekitar 335% dibanding biaya iklan pada tahun 2004. Jumlah biaya iklan politik yang realistis sulit diketahui karena banyak iklan terselubung.

Mengapa iklan politik yang sedemikian mahalnya tidak berhasil mempengaruhi masyarakat? Alasannya antara lain :

-  Iklan politik bukan referensi utama

Dalam memilih suatu partai politik, masyarakat akan mencari informasi darimana saja, bukan hanya melalui  iklan politik.

- Iklan politik sebagai selingan menghibur

Iklan politik yang kerapkali diputar semasa pemilu hanya dipandang masyarakat sebagai selingan yang menghibur.

- Rakyat penilai utama partai politik

Rakyat yang menilai dan tidak tergantung kepada iklan

Semoga di masa mendatang iklan politik dapat bekerja lebih efektif sehingga dapat meningkatkan jumlah pemilih. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan demokrasi. Makin kecil jumlah pemilih, makin banyak kelompok kepentingan yang berusaha untuk ikut campur dalam kekuasaan.